Kamis, 10 Maret 2016
Pembukaan Diklatpim Tk. II Angkatan XLII Kelas C
Kategori: Kegiatan - Dibaca: 2316 pembaca

Jakarta – Birokrasi Indonesia saat ini masih dihadapkan pada cara pandang yang diwarnai kepentingan ego sektoral masing-masing. Akibatnya, upaya membangun satu pemerintahan yang utuh (whole of Government perspective) menjadi tidak tercapai. Kondisi ini akhirnya mempengaruhi upaya pemerintah secara keseluruhan dalam mencapai visi dan misinya.

“Birokrasi kita saat ini dihadapkan pada masalah besar dengan adanya cara pandang yang mengedepankan ego instansinya masing-masing. Misalnya satu instansi merasa dirinya paling tahu mengenai satu urusan. Sementara dalam kenyataannya urusan itu dikelola bersama-sama,” jelas Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, Msi saat memberikan sambutan Diklatpim Tk. II Angkatan XLII Kelas C, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Senin (7/3).

Cara pandang yang terkotak-kotak ini, menurut Kepala LAN, harus dirubah dengan adanya kesadaran setiap pihak bahwa persoalan yang dihadapi oleh pemerintah merupakan pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan.

“Birokrasi kita perlu melakukan pembelajaran mengenai budaya kolektif serta kerja sama lintas sektoral dan instansi. Hal ini diperlukan untuk menuju pemerintahan yang efektif,” jelasnya.

Hal lain yang perlu dirubah dalam budaya birokrasi di Indonesia adalah budaya senioritas dalam birokrasi. Menurutnya, senioritas ini seringkali menghambat persaingan terbuka berdasar kompetensi di dunia birokrasi.

“Kaderisasi di birokrasi yang berbasis senioritas harus dihapuskan. Nilai-nilai itu tidak sesuai dengan birokrasi yang profesional. LAN saat ini sedang mengembangkan Sekolah Kader dengan tujuan untuk menghapus budaya semacam itu,” tegasnya.

Kepala LAN mengakui, tantangan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia bukanlah perkara mudah. Apalagi jika kapasitas aparatur pemerintah yang ada tidak memadai.

“Pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang tidak sederhana, baik dalam konteks regional, nasional, ataupun global. Untuk itu perlu ada peningkatan kompetensi aparatur pemerintah,” jelasnya.

Kepala LAN mengungkapkan,  saat ini jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,53 juta PNS dengan rasio sebesar 1,9 %. Artinya, setiap 100 orang penduduk Indonesia, dilayani sebanyak 1 – 2 orang PNS.

Dibandingkan negara-negara tetangga, Indonesia memiliki rasio yang hampir sama dengan Thailand. Sementara di negara-negara Asia Tenggara lainnya, rasio cenderung lebih tinggi.

“Meski demikian, kita tertinggal jauh dibandingkan Thailand. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” jelasnya. (humas)